Oleh: Rizki Daniarto
Surabayainside.com, Surabaya – Sejumlah aktivis dan pegiat disabilitas meminta Pemkot Surabaya membenahi sejumlah fasilitas yang masih kurang maksimal. Hal itu sebagai evaluasi di Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada Selasa (3/12).
Ketua Disable Motorcycle Indonesia (DMI) Abdul Syakur menyatakan, selama ini Pemkot Surabaya sudah mengakomodasi kebutuhan kaum disabilitas. Hanya saja banyak kekurangan dan sering kali tidak sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
“Bayangkan, pemkot memang menyediakan beberapa bidang miring (ramp) di beberapa trotoar. Tapi kemiringan standarnya itu 7 derajat. Bukan 30 sampai 40 derajat. Bisa njungkel itu yang pakai kursi roda,” ujarnya.
Syakur mengatakan, sejumlah pedestrian dan trotoar tampaknya mendukung disabilitas dengan adanya ubin pemandu lebar. Tapi, itu juga belum mengakomodir semua penyandang disabilitas.
“Ada tingkatan tunanetra yang masih bisa melihat walaupun sedikit. Nah, mereka ini kasihan karena ubin pembantunya berwarna abu-abu. Harusnya berwarna kuning cerah atau warna soft,” ujar Syakur.
Sementara terkait sekolah inklusi, Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia (Forkasi) Chapter Surabaya Fitriya menyatakan, sejauh ini layanan inklusi di Surabaya belum menjangkau semua lokasi.
“Untuk daerah Surabaya Barat, layanan SMP inklusi masih kurang. Kenyataannya hanya ditampung di SMPN 20, SMPN 48, dan SMPN 28 Wiyung. Terlalu jauh untuk daerah Balongsari sampai Benowo,” ujarnya.
Fitriya ingin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah inklusi ditambah. Misalnya dengan menambah SMP 14, untuk daerah Manukan sampai Benowo. Selama ini, sekolah inklusi memang kurang tersebar merata. Harus ditempuh dengan jarak yang sangat jauh.
Fitriya juga mengungkap banyak kekurangan sekolah inklusi di Surabaya. Termasuk di antaranya penyelenggara inklusi yang belum welcome dengan shadow teacher alias guru pendamping dari luar, kekurangan perangkat pembelajaran, hingga evaluasi yang belum maksimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya menerima masukan-masukan dari para pegiat dan aktivis disabilitas. Pemkot Surabaya, kata dia, berkomitmen untuk memastikan para teman-teman difabel yang ada di Surabaya terjamin hak-hak dasarnya. Termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Terkait fasilitas bagi teman difabel, segera saya koordinasikan dengan teman-teman di Dinas Cipta Karya dan Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH),” katanya.
Masukan tersebut sangat berharga. Ke depan pihaknya harus melibatkan teman difabel langsung dalam menentukan spek bangunan. Terutama yang terkait akses jalan tersebut.(Riz)
