Daftar 15 Lembaga yang Diusulkan Boleh Dijabat TNI Aktif

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini mengusulkan dalam revisi Undang-Undang TNI bahwa ada 15 kementerian atau lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif.

Usulan ini menambah lima instansi sipil baru di luar yang sudah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sjafrie saat memberikan pandangan pemerintah dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025.

Latar Belakang Usulan

Sebelumnya, dalam Pasal 47 Ayat 2 UU TNI yang lama, prajurit aktif TNI hanya diperbolehkan mengisi jabatan di 10 instansi sipil. Instansi tersebut meliputi:

Baca juga: LENGKAP! Kronologi dan Cerita Kasus Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun dari Awal

Baca juga: Rangkuman Lengkap kasus Kim Sae Ron dan Kim Soo Hyun: Berawal dari Pacaran hingga Tuntutan

Baca juga: Cara Membuat Font Dom Jatim yang Viral di X dan TikTok

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Intelijen Negara
5. Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Dewan Pertahanan Nasional
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Mahkamah Agung (MA)

Dengan revisi ini, Kementerian Pertahanan mengusulkan lima jabatan sipil baru yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yaitu:

1. Kejaksaan Agung
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
4. Keamanan Laut
5. Kelautan dan Perikanan

Khusus untuk pucuk pimpinan di Badan Keamanan Laut (Bakamla), saat ini sudah dijabat oleh perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut (AL), sedangkan pimpinan di BNPB juga merupakan prajurit TNI aktif dari matra TNI Angkatan Darat (AD).

Arahan Presiden Prabowo

Sjafrie menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar dari 15 kementerian atau lembaga yang diusulkan harus mundur dari dinas militer. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian atau lembaga itu harus pensiun, atau yang kami sebut pensiun dini. Setelah pensiun, baru kami usulkan ke kementerian atau lembaga yang dimaksud," jelas Sjafrie.

Empat Poin Usulan Revisi UU TNI

Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sjafrie juga mengusulkan empat poin yang dimasukkan ke dalam revisi UU TNI, yaitu:

1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista dan industri pertahanan di dalam negeri.
2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer.
3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit.
4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Keempat poin ini menuai penolakan luas dari kelompok masyarakat sipil, yang khawatir bahwa revisi UU TNI dapat membangkitkan kembali dwifungsi TNI ala Orde Baru.

Daftar 15 Kementerian/Lembaga yang Boleh Diisi oleh Prajurit TNI Aktif

Berikut adalah daftar 15 kementerian atau lembaga yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif tanpa harus pensiun lebih dulu:

1. Korbid Polkam
2. Pertahanan Negara
3. Setmil Pres
4. Intelijen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung

Usulan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai peran TNI dalam struktur pemerintahan sipil, meskipun tetap menjadi topik yang kontroversial di kalangan masyarakat.