Natizen Soroti Gaji Pejabat yang Dinilai Diprioritaskan oleh Pemerintah terkait dengan Anggaran dan Fasilitas untuk Para anggota DPR

kantor-pixabay-

Netizen lainnya turut menyuarakan kritik serupa, menyebut bahwa fasilitas mewah dan gaji besar anggota DPR perlu dikurangi. “Potong tunjangan DPR! Jadikan jabatan ini tidak lagi mewah supaya hanya orang yang benar-benar jujur dan mau bekerja yang menjadi anggota DPR,” tulisnya.
Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat

Kebijakan pembebasan PPh Pasal 21 ini diharapkan mampu meringankan beban pekerja sektor padat karya yang memiliki penghasilan menengah. Dengan daya beli yang lebih kuat, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Namun, tantangan tetap ada. Kenaikan tarif PPN hingga 12 persen diprediksi akan memberikan tekanan pada harga barang dan jasa yang tidak termasuk dalam daftar bebas PPN. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ini benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memitigasi dampak negatif dari kenaikan pajak lainnya.***